Penghianatan di Balik Pemekaran

 Pengantar

        Ada begitu banyak kelompok  dan golongan dinegri ini  memproklamirkan diri mereka dengan slogan kami adalah arus perubahan atau senadanya atas nama perjuangan, tetapi nyatanya  sejarah tidaklah berkata demikian, lembran-lembaran sejarah mencatat perjuangan tidaklah sampai diatas telapak  tangan bangsa itu sendiri, melainkan hasil perjuangan masuk dalam saku kanan dan kiri kelompok atau golongan tersebut. Evolusi yang terjadi diatas panggung jabatan kepresidenan tidak juga memberikan efek  positif. jurus andalan  yang serimg mereka pakai adalah bahwa saya masi bekerja untuk menyelesaikan limbah presiden sebelumnya. saya heran  mengapa mereka tidak saat kampanye tidak mengatakan demikan (Politik Cuci Piring). Bahkan dengan Mahalnya biaya berpolitik ditingkat Daerah mengakibatkan DPRD, Bupati/Walikota, serta Gubernur tidak lagi berorientasi kepada kesejahteraan Rakyat. Daerah Otonomi hanyalah wadah melahirkan raja-raja kecil.

  Otonomi Daerah dan Pemekaran

      Ada pepatah yang mengatakan "Di makan ibu mati, tidak dimakan bapak mati". Pepatah itu yang  mungkin layak disematkan pada permasalahan yang menjadi buah dari pemekaran wilayah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. di satu sisi  masyarakat yang merasa daerahnya tidak cukup tersentuh  oleh Pemerintah pusat terus menuntut daerahnya untuk dimekarkan. Sementara itu, Kemenrian dalam Negri melalui moratorium (Penangguhan Sementara) berusaha menekan laju pemekaran wilayah karena peningkatan kualitas yang tidak sebanding dengan peningkatan kuantitas daerah yang terjadi. Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanahkan UU No. 23 Tahun 2004 adalah hak, wewenang serta kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan UU. 

         Dengan Otonomi Daerah diharapkan desentaralisasi yang menunjang terjadinya pemerataan dalam hal pembangunan dan kesejahteraan dapat terwujud. Kondisi ideal yang diharapkan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sangat  jauh dengan realitas yang terjadi saat ini dan di beberapah daerah Otonomi Baru masih didominasi dengan angka merah. Dengan beragam konflik serta masalah yang timbul pada pelaksanaan Otonomi Daerah. Tapi nampak dalam perjuangan pemekaran kadang tak melewatka anggota legislatif (DPR) para politisi laininnya untuk berperan aktif memanfatkan momen tersebut dalam hal ini mencari muka untuk mendapatkan masa agar tetap bisa bertahan  di priode-priode selanjtunya atau untuk mengajukan diri sebagai calon ditingkat yang lebih Tinggi. Gambaran-gambaran ini sangat jelas nampak di Buton Tengah kenapa tidak, Buton Tengah sebagai daerah Otonomi baru yang baru saja dimekarkan tentunya masi sangat hangat untuk dipertaruhkan oleh orang-orang yang mencari kedudukan serta jabatan yang sebelumnya belum pernah mendapatkan kesempatan. bahkan konflik-konflik pun sangat nampak jelas tidak hanya ditingkat elit saja bahkan ditingkat masyarakat kaum akar rumput yang masi awam serta fanatik akan kedaerahaanya hingga mudahnya dimainkan serta diprofokasi oleh mereka orang-orang yang berkepentingan yang saya sebut para penghianat pemekaran.       

Buton Tengah Sebagai Daerah Otonomi Baru

        Buton Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru tentunya sangat diharapkan bisa memberikan efek yang positif bagi masyarakatnya. Dan kalau melihat Buton Tengah  dari segi Geografis Buton Tengah lebih diunggulkan dibanding Saudara Kembarnya (BUSEL) kenapa demikian, Buton Tengah secarah geografis terpisah dari Kota Terdekat dalam hal ini Baubau tentu perputaran ekonomi di Buton Tengah lebih diunggulkan. Memang tidak mudah dalam mengendalikan hal tersebut perlu terobosan-terobosan yang mantap dan perlu langkah kongrit oleh pemerintah yang bisa menunjang hal tersebut baik itu dari prasarana yang memadai serta  infrastruktur jalan raya yang layak.

Namun kalau melihat realitas yang terjadih saat ini, dimana Dahulu mereka-mereka yang mengaku sebagai pejuang pemekeran telah berbalik arah menghianati perjuangan mereka sendiri dan menghianati rakyat untuk mencari kedudukan dan melegitimasi kedudukan mereka meskipun itu  bertentangan dengan hati nurani mereka ataupun dengan UU sebagai pedoman dalam bernegara. Kebohongan demi kebohongan, Penghianata demi penghianatan telah dibangun oleh mereka para penghianat yang haus akan kedudukan dan kekuasan yang selama ini belum mendapatkan kesempatan. ini sangat nampak jelas terjadih bahkan tidak hanya menjadih buah bibir dikalangan elit saja bahkan telah menjadi kosumsi seluruh  elemen masyarakat Buton Tengah. Kenapa tidak dalam perjalan perjuangan Pemekaran Buton Tengah saja sudah diwarnai konflik dimana dalam penetapan ibu kota terjadi dua lisme yang saling tarik ulur antara barisan Mawasangka dengan barisan Lakudo, Mawasangka yang semula disepakati dari hasil persentase kelayakan ibu kota Kabupaten Buton Tengah  teryata gugur begitu saja dengan alasan untuk melerai tarik ulur antara dua kelompok tersebut maka disepakati Labungkari sebagai Ibu Kota, padahal itu hanya menjadi konsumsi DPRD bersama Eksekutif semata tapi tidak pada masyarakat. 

      Setelah perjuangan membuahkan hasil, lagi-lagi para penghianat menunjukan taringnya dengan tidak memberikan tunjangan kepada para kepala Desa Seka Bupaten Buton Tengah dengan alasan yang tidak masuk akal, yang mengharuskan Seluruh Kepala Desa Tersebut melakukan aksi Demonstari menuntuk hak mereka, kenapa tidak seperti yang kita ketahui bersama Kepala Desa merupakan ujung tombak dari pemerintahan. mati berdirihnya suatu pemerintahan berawal dari hal terkecil yaitu Desa, begitupun dalam perjuangan pemekaran yang saya kira  perjuangan tersebut tidak terlepas dari kinerja mereka yang menjadi ujung tombak atau pintuh untuk meletigimasi keinginan tersebut dikarenakan merekalah yang memiliki dan mengkordinir masyarakat tetapi merekah malah dihianati. Selain itu yang dimana saat ini tangah terjadi polemik yang  tak kunjung terselehsaikan dimana dalam penetapan ketua definitif  DPRD Kab. Buton Tengah terjadih dua kubuh yang saling tarik ulur di Internal Partai pemenang. Merespon tersebut kalangan kaum itelejensial melakukan aksi demonstarasi mendesak DPRD Buton Tengah secara kelembagaan untuk segera menetapkan Ketua DPRD defitif dengan alasannya jika Ketua DPRD Buton Tengah tak kunjung definitif akan mempengaruhi laju pembangunan Daerah, dalam aksi demonstrasi tersebut beberapa orang dalam kondisi mabuk mencoba menghalangi gerakan tersebut, mereka sengaja memanfaatkan masyarakat yang masi awam akan demonstrasi dan kefanatikan masyarakat akan Daerah untuk menghalangi gerakan tersebut seolah didesain bahwa para Mahasiswa hadir untuk menjatuhkan orang yang saat itu menjabat sebagi ketua pelaksana, padahal tidak melainkan Mahasiswa hadir untuk mendesak segera menetapkan ketua DPRD defitinif siapapun dia, namun jawaban yang mereka berikan hanya kegalauan, dimana salah seorang anggota DPRD dari fraksi PKS yang mengatakan "kami anggota DPRD yang diluar dari fraksi PAN pun galau tidak hanya masyarakat, kami pun demikian   . Namun sayangnya sampai sekarang hal tersebut tak kunjung diselesaikan hanya menjadi makanan Internal Partai pemenang          

     

Tweet

whatsapp